Komisi Yudisial menyatakan siap berkantor dan menetap di Ibu Kota Nusantara. Pernyataan itu disampaikan Ketua KY Abdul Chair Ramadhan saat bertemu Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Balai Kota Otorita IKN, Senin, 16 November 2026. Kunjungan itu bukan sekadar silaturahmi. Rombongan KY datang untuk melihat langsung progres pembangunan kawasan yudikatif, yang dilaporkan sudah mencapai rata-rata 30 persen.

Angka 30 persen itu sekaligus memberi gambaran jujur soal posisi IKN hari ini: fondasi dasarnya sudah berdiri, tapi gedung-gedung lembaga negara masih dalam pengerjaan. Targetnya jelas, penyelesaian fisik kawasan legislatif dan yudikatif pada akhir 2027. Pertanyaannya, apa saja yang sudah siap, dan apa yang masih harus dikejar dalam setahun ke depan?

Kawasan pembangunan IKN dari udara dengan deretan crane

Yang sudah siap: jalan, air minum, listrik 50 MW

Dalam pertemuan itu, Basuki memaparkan kesiapan infrastruktur dasar IKN. Jalan sudah tersedia. Air minum yang layak dikonsumsi langsung, atau potable water, sudah disiapkan. Pasokan listrik berkapasitas 50 megawatt dari tenaga surya juga sudah tersedia.

Ketiga hal ini penting karena menjadi fondasi sebelum gedung perkantoran berdiri. Tanpa jalan, air, dan listrik yang andal, tidak ada lembaga yang bisa beroperasi, betapa pun megahnya gedung yang dibangun. Basuki menyampaikannya dengan kalimat yang lugas: "Jalan-jalan, air minum, listrik 50 MW dengan tenaga surya, air minum potable water sudah kami siapkan. Kini pada tahap kedua, kami sedang menyiapkan perkantoran legislatif, yudikatif, dengan desainnya yang sudah disetujui langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini dapat kami selesaikan, akhir tahun 2027."

Listrik 50 MW dari tenaga surya juga sejalan dengan konsep IKN sebagai kota hutan yang mengedepankan energi bersih. Kapasitas itu disiapkan untuk menopang kawasan inti pusat pemerintahan pada tahap awal, sebelum kebutuhan listrik bertambah seiring bertambahnya gedung dan penghuni.

Yang masih dikejar: kawasan legislatif dan yudikatif

Berbeda dengan infrastruktur dasar, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif masih berjalan. Progres kawasan yudikatif dilaporkan mencapai rata-rata 30 persen. Rinciannya, pembangunan kawasan legislatif mencapai 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen.

Angka itu menjelaskan kenapa target akhir 2027 terasa ketat. Dalam waktu sekitar satu tahun, progres harus melompat dari sekitar sepertiga menjadi selesai secara fisik. Pekerjaan yang tersisa bukan sekadar struktur, tapi juga penyelesaian interior, sistem utilitas gedung, dan lanskap kawasan.

Desain kawasan legislatif dan yudikatif sendiri sudah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Artinya, dari sisi perencanaan, tidak ada lagi perdebatan soal rancangan. Fokusnya kini murni eksekusi di lapangan.

Pembangunan tahap II IKN terus berjalan, dok Humas Otorita IKN

Siapa yang akan pindah duluan?

Komisi Yudisial menjadi lembaga pertama yang menyatakan kesiapan secara terbuka untuk menetap di IKN. "Kehadiran kami adalah silaturahmi serta melihat langsung progres pembangunan di IKN, khususnya kawasan yudikatif yang katanya sudah mencapai progres rata-rata 30 persen. Kami juga siap menetap di sini, tinggal di sini, dan membesarkan KY di sini," ujar Abdul Chair Ramadhan.

Kesiapan KY masuk akal. Gedung lembaga itu berada di kawasan yudikatif, yang progresnya lebih maju dibanding kawasan legislatif. Selain KY, kawasan yudikatif juga disiapkan untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga yudikatif lain, sementara kawasan legislatif disiapkan untuk DPR, DPD, dan MPR.

Dalam kunjungan itu, rombongan juga meninjau sejumlah titik penting di IKN, antara lain Taman Kusuma Bangsa, Istana Negara, Masjid Negara, serta proyek pembangunan kawasan yudikatif, khususnya Gedung Komisi Yudisial. Tinjauan langsung seperti ini menjadi cara lembaga memastikan gedung yang akan mereka tempati benar-benar berjalan pembangunannya, bukan sekadar janji di atas kertas.

Kenapa target akhir 2027 penting?

Pembangunan IKN kini berada pada tahap II untuk periode 2025 sampai 2029. Tahap ini berfokus pada penyiapan infrastruktur dasar dan kawasan perkantoran lembaga negara untuk melengkapi ekosistem pemerintahan. Kawasan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas karena tanpa keduanya, IKN belum bisa disebut pusat pemerintahan yang lengkap.

Istana Negara dan kawasan eksekutif sudah lebih dulu berjalan. Jika kawasan legislatif dan yudikatif rampung pada akhir 2027, tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan sama-sama memiliki rumah di ibu kota baru. Itu tonggak simbolis sekaligus fungsional bagi IKN.

Tapi target itu juga menyimpan risiko. Progres 30 persen dengan tenggat sekitar satu tahun menuntut percepatan yang konsisten. Keterlambatan pada satu kawasan bisa menunda kepindahan lembaga lain, karena ekosistem pemerintahan bekerja sebagai satu kesatuan. Otorita IKN sendiri melakukan evaluasi berkala atas pembangunan tahap II, sebagai upaya menjaga jadwal tetap pada jalurnya.

Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara

Yang masih harus dibuktikan

Kesiapan satu lembaga untuk pindah belum berarti IKN siap dihuni massal. Yang masih harus dibuktikan adalah konsistensi percepatan pembangunan, ketersediaan hunian bagi aparatur, serta layanan pendukung seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi di dalam kawasan.

Untuk saat ini, kabar dari IKN cukup jelas: fondasi sudah ada, gedung lembaga dikejar, dan ada lembaga yang menyatakan siap datang. Sisanya adalah soal waktu dan eksekusi. Akhir 2027 akan menjadi penanda apakah target itu tercapai atau kembali bergeser.

FAQ

Berapa progres pembangunan kawasan yudikatif IKN?

Rata-rata 30 persen, dengan rincian kawasan legislatif 25,40 persen dan kawasan yudikatif 32,83 persen, per November 2026.

Kapan kawasan legislatif dan yudikatif IKN ditargetkan rampung?

Penyelesaian fisik kedua kawasan ditargetkan pada akhir 2027, sebagai bagian dari pembangunan IKN tahap II periode 2025-2029.

Infrastruktur dasar apa saja yang sudah siap di IKN?

Jalan, air minum layak konsumsi langsung, dan listrik 50 megawatt dari tenaga surya, menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Lembaga apa yang sudah menyatakan siap pindah ke IKN?

Komisi Yudisial, melalui Ketua KY Abdul Chair Ramadhan, menyatakan kesiapan berkantor dan menetap di IKN setelah meninjau progres pembangunan kawasan yudikatif pada 16 November 2026.

Sumber

InvestorTrust, "KY Siap Menetap di IKN, Pembangunan Gedung Capai 30%", 17 November 2026, investortrust.id. Inforiau, "Kawasan Yudikatif IKN Capai 30%, Ketua KY Siap Pindah dan Menetap", 19 November 2026, inforiau.co. LensaHukum, "Ketua KY Siapkan Pemindahan Kantor ke IKN, Proyek Capai 30 Persen", 19 November 2026, lensahukum.co.id. Inibalikpapan, "Komisi Yudisial Siap Pindah ke IKN, Gedung Kawasan Yudikatif Ditargetkan Rampung 2027", 17 November 2026, inibalikpapan.com. Diakses 23 November 2026.