Rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) terdengar seperti kabar baik tanpa syarat. Bagi jutaan keluarga, biaya kuliah adalah penghalang terbesar menuju gelar sarjana. Tapi di balik kabar baik itu, ada pertanyaan yang mulai disuarakan keras: kalau PTN gratis, bagaimana nasib perguruan tinggi swasta (PTS) yang selama ini menampung sebagian besar mahasiswa Indonesia?
Pertanyaan itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026. Di sana, rencana kuliah gratis PTN dibahas berdampingan dengan isu lain yang tak kalah penting: tingginya biaya akreditasi program studi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Pesannya jelas, kebijakan ini tidak bisa diputuskan hanya dari sisi PTN.
Tiga opsi di meja Kemdiktisaintek
Sampai hari ini, belum ada skema final. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, menegaskan kebijakan kuliah gratis di PTN masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan formulasi. Pemerintah menyiapkan tiga opsi: ideal dengan cakupan menyeluruh, moderat dengan sasaran yang lebih terarah, dan esensial dengan cakupan minimal. Penentuan skema akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, kepastian keberlanjutan, dan dampaknya ke berbagai pihak.
"Untuk isu ataupun hal kuliah gratis, ini memang masih dalam proses pembahasan. Jadi, masih dieksplorasi formulasinya," kata Khairul dalam kunjungan kerja tersebut, seperti dikutip dari siaran Kemdiktisaintek.
Tiga opsi itu bukan hal baru. Sejak September 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sudah menyebut kemungkinan penerapan bertahap: dimulai dari mahasiswa baru, atau diprioritaskan kepada kelompok sosial-ekonomi tertentu, termasuk kelompok desil 4. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu, 23 September 2026, berbagai alternatif itu dibahas bersama Presiden, dengan catatan semuanya harus disesuaikan dengan ruang fiskal negara.
Kenapa kampus swasta ikut waswas
Kekhawatiran PTS bukan soal iri, melainkan soal daya saing. Bila PTN yang sudah lebih dulu diminati menjadi gratis, sebagian calon mahasiswa yang tadinya memilih PTS karena tidak lolos seleksi PTN bisa menunda kuliah dan mencoba lagi tahun berikutnya. Akibatnya, PTS berisiko kehilangan pendaftar, padahal biaya operasional dan gaji dosen tetap berjalan.
Anggota Komisi X DPR yang hadir dalam kunjungan ke Jawa Tengah meminta dampak ini dikaji serius. Mereka juga menyoroti biaya akreditasi prodi melalui LAM yang dinilai memberatkan, karena akreditasi adalah syarat mutlak bagi PTS untuk menjaga kepercayaan calon mahasiswa. Bila dua tekanan ini datang bersamaan, PTS kecil di daerah bisa paling dulu merasakan dampaknya.
Di sisi lain, perlu dicatat bahwa sebagian mahasiswa PTN sebenarnya sudah tidak membayar penuh. Menurut Kemdiktisaintek pada September 2026, mahasiswa dari kelompok desil 1 hingga 4 telah memperoleh dukungan beasiswa, dan mahasiswa yang mendapat afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya telah mencapai lebih dari 28 persen di PTN. Artinya, bagi kelompok paling membutuhkan, kuliah di PTN sebagian sudah gratis melalui jalur yang ada.
Yang sudah diputuskan: UKT dan uang pangkal masuk cakupan
Satu hal yang sudah lebih jelas adalah definisi "gratis" yang dipakai pemerintah. Dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Kamis, 22 Oktober 2026, Menko PMK Sugiono menegaskan pembebasan biaya di perguruan tinggi negeri harus mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal yang lazim dipungut lewat jalur mandiri.
"Khusus untuk pendidikan tinggi negeri, bebas biaya mencakup UKT dan uang pangkal. Jalur mandiri yang memungut biaya pendidikan juga bagian yang seharusnya di-cover agar persepsi gratis ini benar-benar terwujud dan tidak membebani orang tua," kata Sugiono dalam rapat tersebut.
Rapat itu juga memetakan kebijakan pendidikan gratis ke dalam tiga klaster. Klaster pertama mencakup seluruh jenjang negeri, dari PAUD sampai PTN. Klaster kedua menambah sekolah dasar dan menengah swasta, sementara klaster ketiga difokuskan pada afirmasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk perguruan tinggi swasta di wilayah tersebut. Pemerintah juga berkomitmen memastikan pembebasan biaya dirasakan setara antara PTN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Kronologi singkat menuju keputusan
Perjalanan kebijakan ini terbilang cepat. Pada 22 September 2026, Kemdiktisaintek menyampaikan bahwa penghitungan kebutuhan pembiayaan mahasiswa di seluruh PTN sudah dilakukan. Sehari kemudian, opsi-opsi pelaksanaan dibahas dalam rapat terbatas di Istana. Pada 22 Oktober, tiga klaster kebijakan dimatangkan dalam rapat tingkat menteri. Lalu pada 20 November, Komisi X DPR mengingatkan dampaknya ke PTS dalam kunjungan ke Jawa Tengah.
Yang belum ada sampai sekarang adalah angka kebutuhan anggaran yang sudah difinalisasi dan jadwal penerapan yang mengikat. Kemdiktisaintek masih menghitung dan menguji kesesuaian tiap opsi dengan ruang fiskal. Selama angka dan jadwal itu belum diumumkan, calon mahasiswa dan pihak kampus sama-sama berada dalam posisi menunggu.
Yang masih harus ditunggu
Ada tiga hal yang layak dipantau. Pertama, opsi mana yang akhirnya dipilih pemerintah, karena ketiganya punya konsekuensi berbeda bagi calon mahasiswa dan PTS. Kedua, apakah ada skema pendamping untuk PTS, misalnya dukungan pembiayaan atau afirmasi, supaya persaingan tidak timpang. Ketiga, bentuk hukum kebijakannya, karena janji yang tidak dituangkan dalam aturan bisa berubah mengikuti pergantian anggaran.
Untuk gambaran skema tiga klaster yang sudah dimatangkan pemerintah, baca juga Pendidikan Gratis 3 Klaster: UKT dan Uang Pangkal Dibebaskan?.
FAQ
Apakah kuliah di PTN sudah gratis sekarang?
Belum. Kebijakan kuliah gratis di PTN masih dalam tahap pembahasan di Kemdiktisaintek, dengan tiga opsi skema: ideal, moderat, dan esensial.
Biaya apa saja yang akan dibebaskan bila kebijakan ini jadi?
Menurut hasil rapat tingkat menteri 22 Oktober 2026, pembebasan mencakup UKT dan uang pangkal (IPI), termasuk biaya pendidikan lewat jalur mandiri.
Kenapa kampus swasta khawatir dengan kuliah gratis PTN?
PTS khawatir kehilangan calon mahasiswa bila PTN menjadi gratis, sementara biaya operasional dan akreditasi prodi tetap harus ditanggung. Komisi X DPR meminta dampak ini dikaji dalam perumusan kebijakan.
Kapan keputusan final kuliah gratis PTN diumumkan?
Belum ada jadwal resmi. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan menguji kesesuaian tiap opsi dengan kemampuan fiskal negara.
Sumber: Kemdiktisaintek, "Komisi X DPR Menggandeng Kemdiktisaintek Bahas Penguatan Akreditasi dan Arah Kebijakan Kuliah Gratis di PTN di Jawa Tengah" (kemdiktisaintek.go.id); Jatengdaily, "Komisi X DPR RI Kaji Dampak Kuliah Gratis di PTN terhadap PTS, Biaya Akreditasi LAM Jadi Sorotan" (jatengdaily.com); Kementerian Agama, "Bahas Kebijakan Pendidikan Gratis" (kemenag.go.id). Diakses 21 November 2026.



