Jutaan guru honorer akhirnya mendapat kepastian yang selama ini ditunggu. Pemerintah dan DPR RI sepakat mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, mulai 1 Januari 2027. Kabar ini diumumkan Jumat, 6 November 2026, hanya empat hari sebelum aksi damai yang direncanakan sejumlah aliansi honorer pada 10 November.
Pengumuman itu langsung mengubah suasana: sejumlah organisasi honorer menyatakan tidak ikut aksi 10 November dan memilih mengawal proses pengangkatan. Tapi kesepakatan ini bukan garis finis. Pengangkatan dilakukan bertahap, tidak otomatis, dan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat.
Apa yang disepakati pada 6 November
Kesepakatan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi finalisasi penataan aparatur sipil negara (ASN) lintas sektor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Hadir dalam rapat itu pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, ini termasuk lintas profesi,” kata Prasetyo, seperti dikutip sejumlah media.
Cakupannya luas, bukan hanya guru: dosen, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan dan medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, dan tenaga pelaksana. Mereka adalah pegawai non-ASN yang terdata di BKN dan sudah mengikuti seleksi ASN 2024, tetapi tidak mendapat formasi penuh waktu.
Pelaksanaannya bertahap mulai 1 Januari 2027 dan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara. Artinya, 1 Januari adalah awal pelaksanaan, bukan tanggal ketika semua orang serentak menerima surat keputusan pengangkatan.
Siapa guru yang terdampak
Kelompok terbesar yang terdampak adalah guru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Oktober 2026 menyampaikan bahwa sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Angka ini sudah dibahas dalam artikel kami sebelumnya tentang peralihan guru PPPK paruh waktu ke PPPK pusat.
Skema paruh waktu adalah jalan tengah penataan tenaga non-ASN yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Guru honorer yang sudah mengikuti seleksi tetapi kalah dalam perankingan atau terkendala kuota anggaran daerah dialihkan ke skema ini, supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal.
Dengan skema itu, mereka resmi berstatus ASN dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Jam kerjanya lebih singkat, umumnya sekitar 4 jam sehari atau 20 jam seminggu. Upahnya diatur Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025: paling sedikit sama dengan penghasilan terakhir saat masih honorer, atau sesuai upah minimum di wilayah kerja.
Mengapa sebagian organisasi batal ikut demo 10 November
Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) sebelumnya merencanakan aksi damai di Gedung DPR RI pada Selasa, 10 November 2026, pukul 09.00-17.00 WIB, dengan sekitar 1.000 peserta. Tuntutannya antara lain kepastian status menjadi pegawai penuh waktu pada 2027.
Namun setelah pengumuman 6 November, suara di kalangan honorer terbelah. Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan dan Forum Tendik Indonesia (FTI) menyatakan tidak terlibat dalam aksi 10 November dan memilih berjuang secara damai, menurut laporan JPNN pada 5 November 2026. Pada 8 November, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyerukan anggotanya tidak ikut aksi karena aspirasi mereka sudah dijawab pemerintah.
Namun tidak semua pihak sepakat. Aksi yang direncanakan APTI tetap dijadwalkan, dan keputusan ikut atau tidak berada di tangan masing-masing organisasi. Bagi organisasi yang memilih tidak turun ke jalan, alasannya satu: keputusan sudah diumumkan, yang tersisa adalah mengawal pelaksanaannya sampai juknis terbit dan surat keputusan sampai ke tangan pegawai.
Apa yang masih menunggu juknis
Di sinilah bagian yang paling sering disalahpahami. Pengumuman 6 November belum sama dengan petunjuk pelaksanaan. Sampai Jumat (6/11/2026), pemerintah belum mengumumkan jadwal pengangkatan per instansi, rincian jumlah pegawai per daerah, maupun petunjuk teknis terbaru untuk seluruh profesi.
Mekanisme pengangkatannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu, yang berlaku sejak 26 Juni 2026. Pasal 24 menyebut pejabat pembina kepegawaian (menteri, gubernur, bupati, atau wali kota) dapat mengusulkan pengangkatan, dengan tiga pertimbangan: ketersediaan anggaran, evaluasi kinerja pegawai, dan lowongan kebutuhan di instansi.
Artinya, peran pemerintah daerah sangat menentukan, karena tanpa usulan dari PPK status pegawai tidak berubah.
Apakah ada tes ulang
Untuk guru, Kemendikdasmen menyebut peralihan dilakukan tanpa tes ulang, karena mereka sudah melewati seleksi PPPK dan sudah memiliki NIP. Hal ini disampaikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Prof. Nunuk Suryani pada Oktober 2026.
Namun ada catatan yang perlu disampaikan apa adanya. Pada September 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah dan DPR sepakat menggelar tes bagi guru yang naik dari paruh waktu ke penuh waktu. Pernyataan yang berbeda-beda inilah yang membuat juknis pusat begitu ditunggu: ia yang akan memastikan apakah ada tes, seperti apa bentuknya, dan siapa yang wajib mengikutinya. Untuk profesi di luar guru, pemerintah belum menjelaskan apakah ada tes.
Perlu diluruskan: PPPK penuh waktu bukan PNS. Status kepegawaiannya tetap berbeda, dan untuk menjadi PNS pegawai harus mengikuti seleksi CPNS yang dijadwalkan dibuka pada 2027.
Yang berubah soal gaji dan masa kerja
Setelah menjadi penuh waktu, gaji tidak lagi mengikuti upah honorer. Gaji pokok PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 dan ditentukan oleh golongan serta masa kerja. Pemerintah disebut menyiapkan sekitar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih status, dan pembiayaan PPPK paruh waktu di daerah direncanakan ditanggung pemerintah pusat mulai Januari 2027.
Pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang kontraknya habis Desember 2026.
Yang sebaiknya disiapkan guru sekarang
Pertama, pastikan data di aplikasi MyASN benar dan simpan SK serta perjanjian kerja paruh waktu. Kedua, pantau pengumuman resmi Kemendikdasmen, BKN, Kementerian PANRB, dan dinas pendidikan setempat. Ketiga, jangan membayar siapa pun yang menjanjikan percepatan pengangkatan atau penempatan. Penataan resmi tidak bekerja lewat perantara berbayar.
Terakhir, bedakan kabar ini dengan tunjangan profesi guru (TPG) November-Desember 2026 yang dipercepat. Keduanya sama-sama kabar baik bagi guru, tetapi jalurnya berbeda. Detailnya ada dalam artikel kami tentang TPG November-Desember 2026.
FAQ
Apakah semua guru honorer otomatis jadi PPPK penuh waktu 1 Januari 2027?
Tidak. Pengangkatan bertahap mulai 1 Januari 2027, didasarkan pada usulan pejabat pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan anggaran, evaluasi kinerja, dan lowongan kebutuhan. Yang dimaksud adalah PPPK paruh waktu yang terdata di BKN dan sudah mengikuti seleksi ASN 2024.
Apakah perlu ikut tes lagi?
Untuk guru, Kemendikdasmen menyebut tidak ada tes ulang karena sudah seleksi dan memiliki NIP. Namun ada pernyataan berbeda dari Mendagri pada September 2026, jadi kepastiannya menunggu juknis pusat.
Apakah demo 10 November batal?
Tidak sepenuhnya. FHNK2I, FTI, dan Aliansi R2 R3 menyatakan tidak ikut, tetapi aksi damai yang direncanakan APTI tetap dijadwalkan.
Apakah PPPK penuh waktu sama dengan PNS?
Tidak. PPPK penuh waktu adalah ASN dengan status kepegawaian berbeda dari PNS. Untuk menjadi PNS, pegawai tetap harus mengikuti seleksi CPNS yang dijadwalkan dibuka pada 2027.
Ke mana guru harus memantau informasi resmi?
Melalui BKN, Kementerian PANRB, Kemendikdasmen, dan dinas pendidikan tempat bekerja.
Sumber: afu.id, "PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu mulai 2027, Ini Syarat, Tahapan, dan Besaran Gajinya" (afu.id); topik.id, "Pemerintah dan DPR Sepakati PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027" (topik.id); JPNN via tunjuk.id, "Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November" (tunjuk.id), dan JPNN 8 November 2026 via Medium (medium.com); riwara.id (riwara.id). Diakses 9 November 2026.



