Di sebuah ruangan tanpa sekat, dua guru mengajar dua murid autistik pada saat yang sama. Satu guru mengucapkan instruksi "tutup", guru lainnya mengucapkan "buka". Murid-murid itu kebingungan. Bukan karena mereka tidak bisa belajar, melainkan karena sekolahnya tidak punya ruang khusus untuk mereka.
Cerita itu disampaikan Rina Hadiastuti, Kepala SKH Melati Ceria Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Sekolahnya membutuhkan ruang bina wicara dan ruang okupasi. Selama ini layanan tersebut terpaksa dilakukan di rumah milik orang tua murid yang dipinjamkan ke sekolah, lokasinya jauh dan ruangannya belum bersekat.
836 SLB masuk program revitalisasi 2026
Kisah Rina menjadi salah satu alasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat program revitalisasi 836 sekolah luar biasa (SLB) pada 2026. Program ini diumumkan lewat siaran pers pada 3 November 2026, setelah kegiatan finalisasi desain teknis pembangunan dan bimbingan teknis di Tangerang, Banten.
Berbeda dengan revitalisasi sekolah umum, program untuk SLB ini mengutamakan tiga hal: keamanan bangunan, aksesibilitas, dan fasilitas pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid penyandang disabilitas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, sehingga kondisi bangunan dan fasilitas sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan murid.
"Revitalisasi ini bukan tujuan, tetapi sarana untuk menghadirkan gedung sekolah yang representatif dan pendidikan yang unggul," kata Mu'ti saat membuka kegiatan di Tangerang, Senin (2/11).
Bukan sekadar mengecat gedung
Kebutuhan tiap SLB berbeda-beda, dan itu diakui langsung oleh Kemendikdasmen. Pelaksana Tugas Kepala SLBN Surade, Rhadeya Phawitra, misalnya, menyebut sekolahnya membutuhkan ruang serbaguna, ruang UKS, dan ruang keterampilan. Bangunannya sudah tua, atapnya bermasalah, dan instalasi listriknya tidak stabil, sehingga mengganggu pemakaian perangkat elektronik termasuk papan interaktif digital.
Bagi murid dengan hambatan motorik, akses bangunan bisa menentukan apakah mereka bisa mengikuti kegiatan sekolah atau tidak. Jalur yang sulit dilalui membatasi ruang gerak pengguna kursi roda. Fasilitas yang aksesibel memungkinkan mereka mengikuti kegiatan di luar kelas dan berinteraksi dengan teman-temannya secara lebih mandiri.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menyampaikan data yang melatarbelakangi program ini. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), lebih dari 900 ribu ruang kelas mengalami kerusakan sedang dan berat dan membutuhkan penanganan. Sejumlah sekolah juga masih memerlukan ruang kelas baru.
Dana langsung ke sekolah, diawasi Kejaksaan
Program revitalisasi SLB merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan Asta Cita keempat. Bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola lewat mekanisme swakelola. Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, bisa melibatkan masyarakat, dan memanfaatkan bahan bangunan dari lingkungan sekitar.
Tatang mengingatkan para kepala sekolah agar memakai bantuan sesuai kebutuhan dan rencana yang sudah disusun, serta tidak menanggapi permintaan yang menyimpang dari peruntukan bantuan. Pengawasan pelaksanaan program melibatkan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan, termasuk soal kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Kegiatan finalisasi desain teknis dan bimbingan teknis digelar dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung 29 Oktober–1 November 2026, gelombang kedua 2–5 November 2026. Gelombang kedua diikuti 315 peserta yang terdiri atas 133 kepala sekolah, 133 tenaga perencana, serta 49 panitia dan pendamping.
Ukuran berhasilnya bukan gedung selesai
Yang menarik, Kemendikdasmen tidak mengukur keberhasilan program ini dari selesainya pembangunan semata. Tatang menegaskan fasilitas yang tersedia harus benar-benar bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
"Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah yang layak bukan sekadar fasilitas. Sekolah adalah ruang untuk merasa aman, dihargai, diterima, dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang," katanya.
Program ini berjalan beriringan dengan revitalisasi sekolah secara umum. Sebelumnya pemerintah mencatat lebih dari 55.000 satuan pendidikan sudah direvitalisasi dalam dua tahun pertama, seperti diulas dalam artikel revitalisasi 55 ribu sekolah. Revitalisasi 836 SLB ini adalah bagian yang menyasar murid paling rentan tertinggal, dan justru di situlah ujiannya: apakah ruang bina wicara, jalur kursi roda, dan atap yang tidak bocor benar-benar hadir di sekolah seperti milik Rina.
FAQ
Berapa SLB yang direvitalisasi pada 2026?
Sebanyak 836 sekolah luar biasa (SLB) di berbagai wilayah Indonesia, dengan prioritas keamanan bangunan, aksesibilitas, dan fasilitas sesuai kebutuhan murid penyandang disabilitas.
Apa bedanya revitalisasi SLB dengan sekolah biasa?
Revitalisasi SLB menyesuaikan fasilitas dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus, seperti ruang terapi dan bina wicara, jalur aksesibel bagi kursi roda, serta ruang keterampilan dan UKS.
Bagaimana dana revitalisasi disalurkan?
Bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola secara swakelola, dengan pengawasan dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan.
Kapan kegiatan pendampingan SLB dilaksanakan?
Finalisasi desain teknis dan bimbingan teknis digelar dua gelombang: 29 Oktober–1 November 2026 dan 2–5 November 2026 di Tangerang, Banten.
Artikel ini disusun berdasarkan siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 930/sipers/A6/XI/2026 tertanggal 3 November 2026. Kutipan dan data berasal dari sumber tersebut.
Sumber: Kemendikdasmen — Revitalisasi 836 SLB (3 November 2026). Artikel diterbitkan 6 November 2026.
