Guru PPPK paruh waktu yang berjumlah 242.482 orang dijadwalkan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pengangkatan dilakukan otomatis tanpa seleksi, dan status mereka dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Sepekan sebelum tenggat itu makin dekat, DPR mengingatkan satu hal: pemetaan penempatannya harus adil dan mempertimbangkan kondisi riil para guru.
Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, pada Jumat, 20 November 2026. Ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan pemetaan ulang penempatan 242.482 guru tersebut, agar kebutuhan sekolah terpenuhi tanpa mengorbankan hak dan kondisi guru yang bersangkutan.
Pernyataan DPR ini penting karena menyangkut nasib ratusan ribu guru yang selama ini mengajar dengan status paruh waktu. Bagi mereka, 1 Januari 2027 bukan sekadar pergantian tahun, melainkan titik balik status kepegawaian.
Apa yang Sudah Diputuskan Pemerintah
Kebijakan pengalihan ini pertama kali disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam siaran pers Kemendikdasmen, Mu'ti menegaskan tiga hal sekaligus.
Pertama, pengangkatan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dilakukan otomatis tanpa seleksi. Kedua, status mereka dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat, dari sebelumnya pegawai pemerintah daerah. Ketiga, setelah pengalihan tuntas, jumlah guru PPPK penuh waktu akan mencapai sekitar 1,1 juta orang, termasuk guru PPPK penuh waktu yang sudah ada.
Pengalihan ini juga mencakup sekitar 6.000 guru PPPK paruh waktu yang sehari-hari bertugas sebagai guru, tetapi surat keputusannya tercatat sebagai pelaksana. Mereka ikut dialihkan statusnya.
Anggaran 2027: Rp23 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan
Kebijakan sebesar ini tidak mungkin jalan tanpa anggaran. Pagu Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan Rp89,10 triliun, naik dari Rp61,10 triliun. Kenaikannya sekitar Rp28 triliun, dan Rp23 triliun di antaranya dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Penyesuaian anggaran ini sudah disetujui Komisi X DPR RI. Artinya, dari sisi pendanaan, pemerintah sudah menyiapkan bantalan untuk menanggung konsekuensi pengalihan status ratusan ribu guru tersebut.
Di luar pengalihan status, penataan guru 2027 juga mencakup penataan guru PPPK yang berstatus pegawai pemerintah daerah, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027.
Kenapa DPR Meminta Pemetaan Ulang
Di sinilah letak ketegangan yang disorot DPR. Pengalihan status ke pemerintah pusat berarti penempatan guru tidak lagi sepenuhnya mengikuti struktur daerah. Kalau pemetaannya keliru, guru bisa saja ditempatkan jauh dari domisili atau di sekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan riilnya.
Kurniasih menekankan bahwa pemetaan harus adil dan mempertimbangkan kondisi riil para guru. Prinsipnya, dua hal harus terpenuhi bersamaan: kebutuhan sekolah tertangani, dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi. Ia mendukung langkah Kemendikdasmen yang melakukan pemetaan bersama dinas pendidikan provinsi serta kabupaten dan kota, agar penempatan menyesuaikan kebutuhan guru di masing-masing sekolah.
Dari sisi Kemendikdasmen, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa proses pemetaan masih berlangsung di seluruh dinas pendidikan. Proses verifikasi dan validasi sudah dilakukan untuk mengetahui keberadaan guru aktif dan kebutuhan formasi di setiap wilayah. Penyusunan regulasi dan penyiapan sistem administrasi juga masih berjalan.
Yang Harus Disiapkan Guru Mulai Sekarang
Selagi pemetaan berjalan, ada satu hal yang bisa dan wajib disiapkan para guru: data Dapodik. Kemendikdasmen sebelumnya meminta data guru di Dapodik dipastikan aktif dan mutakhir, karena data itulah yang dipakai untuk mendukung kelancaran proses pengalihan.
Pemerintah daerah juga diminta tetap mempekerjakan guru PPPK paruh waktu hingga mereka resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 1 Januari 2027. Jadi, masa peralihan ini seharusnya tidak memutus penghasilan atau penugasan mengajar para guru.
Sebagai konteks, jumlah guru PPPK secara keseluruhan mencapai 935.316 orang menurut keterangan Kemendikdasmen pada Oktober 2026. Angka 242.482 adalah bagian dari jumlah itu yang berstatus paruh waktu dan menjadi sasaran pengalihan. Angka-angka ini perlu dibaca hati-hati, karena data Agustus 2026 sempat menyebut angka berbeda, 908.617 guru PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu, sebelum diperbarui pada Oktober.
Apa yang Masih Perlu Ditunggu
Meski tanggal berlakunya sudah ditetapkan, petunjuk teknis dan mekanisme administrasi resmi masih disusun. Guru tetap perlu menunggu pengumuman resmi dari kementerian dan instansi berwenang soal tahapan pelaksanaannya. Jangan percaya pesan berantai yang mengatasnamakan Kemendikdasmen dan meminta data pribadi atau uang dengan dalih pengurusan status PPPK.
Perkembangan terbaru dari DPR ini menunjukkan bahwa kebijakan pengalihan status guru PPPK paruh waktu tidak berjalan tanpa pengawasan. Pemetaan yang adil akan menentukan apakah kebijakan ini benar-benar memberi kepastian, atau justru menimbulkan masalah penempatan baru di awal 2027.
Baca juga kebijakan sebelumnya di PPPK paruh waktu jadi PPPK pusat Januari 2027 dan guru honorer jadi PPPK tunggu juknis pusat.
FAQ
Kapan guru PPPK paruh waktu beralih menjadi penuh waktu?
Mulai 1 Januari 2027, secara otomatis tanpa seleksi, dengan status dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Berapa jumlah guru yang dialihkan?
Sebanyak 242.482 orang, termasuk sekitar 6.000 guru yang bertugas sebagai guru tetapi SK-nya tercatat sebagai pelaksana.
Apa yang diminta DPR terkait pengalihan ini?
Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemetaan ulang penempatan dilakukan adil dan mempertimbangkan kondisi riil guru, agar kebutuhan sekolah dan hak guru sama-sama terpenuhi.
Apa yang harus disiapkan guru sebelum 1 Januari 2027?
Pastikan data Dapodik aktif dan mutakhir, serta pantau pengumuman resmi Kemendikdasmen soal petunjuk teknis dan tahapan administrasi.
Sumber:
Kemendikdasmen, Siaran Pers 858/2026, Penataan Guru Jadi Fokus Pemerintah; JDIH DPR RI, Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil; E-Media DPR, 21 November 2026; Validnews, Guru PPPK Paruh Diminta Bekerja Hingga Akhir Tahun; Puslapdik Kemendikdasmen, Kabar Baik di Tahun 2027 untuk Guru Non-ASN dan Guru PPPK Paruh Waktu. Diakses 22 November 2026.



